Home > Blogosphere > Lampung adalah Provinsi terkorup tahun 2011

Lampung adalah Provinsi terkorup tahun 2011


Lampung tempat saya tinggal, dan Depok tempat saya kuliah rupanya dinobatkan oleh KPK sebagai Kota terkorup no wahid dan no 2  se Indonesia, nominasi ini dikeluarkan berdasarkan hasil survey lembaga pemberantasan Korupsi dengan indeks penilaian: Lampung (3,15), didiikuti Pemkot Depok (3,19). (Sumber http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02410859/Kementerian.Agama.Terkorup ).

Tentunya ini bukanlah prestasi yang membanggakan bagi kedua Kota tersebut, walkhususon untuk lampung, saya selaku penduduk Lampung yang sudah berdomisili selama 11 tahun memang merasakan buruknya sektor pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur umum. Contoh kecil saja adalah bagaimana sebegitu banyak kerusakan ruas jalan Provinsi Lampung yang hingga saat ini masih belum tertangani, tidak usah hingga ke pelosok, jika anda berjalan di Kota Bandar Lampung masih banyak disana sini ditemukan kerusakan jalan, disamping itu nuansa pungli juga sangat kental di daerah ini, sebut saja kepengurusan KTP, perizinan usaha, perizinan bangunan, dll juga tidak lepas dari praktek berbau korupsi.

Dari informasi rekan saya selaku kontraktor, yang paling parah adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa di setiap tender pekerjaan pada  semua instansi Dinas Provinsi mensyaratkan adanya “Setoran” apabila ingin menjadi pemenang tender pekerjaan, bahkan tanpa malu malu secara vulgar mereka sampaikan kepada pihak kontraktor bahwa “setoran” harus dibayarkan di muka , bervariasi mulai dari 20 % hingga menyentuh angka 50% , dengan kondisi seperti ini tak ayal banyak sekali proyek-proyek pemerintahan tidak mencapai titik maksimal bahkan terkesan “asal jadi”, entah apa yang salah, pastinya kejadian ini berulang kali terjadi tanpa ada pengawasan ketat, atau jangan jangan tim pengawas dan aparat malah sudah kebagian “Kue” sehingga dibiarkan saja. Hanya Alloh yang tahu.

Menariknya juga hasil survey KPK ini menobatkan Kementrian Agama sebagai Kementrian terkorup no 1 di Indonesia, tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan TUPOKSI yang seharusnya dijalankan Kemenag untuk memperbaiki akhlak ummat, eh malah menjadi sarang koruptor, Na’u zubillah, jika lembaga agama nya saja sudah menjadi sarang koruptor bagaimanatah lagi lembaga lembaga lainnYA. Saya cuma bisa berdoa semoga kedepan Indonesia dapat lebih baik lagi. Amiinn.

(Sumber) Jakarta, Kompas – Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti. Peringkat terburuk selanjutnya karena banyak praktik suap dan gratifikasi adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Nilai ketiga kementerian tersebut jauh di bawah standar integritas pusat yang mencapai 7,07. Angka indeks integritas pusat (IIP) Kementerian Agama hanya 5,37, Kemnakertrans 5,44, serta Kementerian Koperasi dan UKM 5,52.

Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, rendahnya angka indeks integritas menunjukkan bahwa masih banyak praktik suap dan gratifikasi dalam pelayanan publik. ”Belum ada perbaikan,” kata Jasin saat mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2011 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/11).

Instansi yang disurvei KPK sebanyak 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal, dan 60 instansi daerah. Survei juga dilakukan terhadap 507 unit layanan. Jumlah responden dalam survei sebanyak 15.540. KPK menyerahkan hasil survei ini kepada Presiden dan DPR.

Indikator untuk menentukan IIP antara lain besaran gratifikasi, frekuensi pemberian gratifikasi, kebiasaan pemberian, kebutuhan pertemuan di luar prosedur, keterbukaan informasi, dan keterlibatan calon.

Penyelenggaraan haji

Jasin mencontohkan, di Kementerian Agama, yang dinilai banyak suap dan gratifikasi adalah pendaftaran perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji. Adapun di Kemnakertrans adalah izin menggunakan tenaga kerja asing serta di Kementerian Koperasi dan UKM adalah pelayanan data akses pasar domestik.

Instansi pusat dengan IIP tertinggi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Instansi yang masuk 10 besar terbaik selain Badan Koordinasi Penanaman Modal di antaranya Kementerian Kesehatan, PT Jamsostek, dan Kementerian Perindustrian.

Untuk instansi daerah, peringkat terendah adalah Pemerintah Kota Metro, Lampung (3,15), didiikuti Pemkot Depok (3,19), Pemkot Serang (3,54), dan Pemkot Semarang (3,61).

Salah satu bukti Kota Semarang masuk peringkat buruk dalam indeks integritas adalah tertangkapnya Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmad Zaenuri bersama dua anggota DPRD Kota Semarang, Agung PS dari Fraksi PAN dan Sumartono dari Fraksi Demokrat, oleh KPK beberapa waktu lalu. Ketiga pejabat tersebut disangka terlibat suap dalam pembahasan Rancangan APBD 2012.

Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK telah memeriksa lima pejabat Pemkot Semarang. Tidak tertutup kemungkinan pula, kata Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK memeriksa Wali Kota Semarang Soemarmo HS dan anggota DPRD Kota Semarang yang lain.

Menurut Direktur Polldev Institute Malang, yang juga mantan pengurus Malang Corruption Watch, Zia Ul Haq di Malang, Jawa Timur, celah kolusi yang berujung praktik korupsi muncul di setiap kota dan kabupaten. Bukan tidak mungkin praktik ini terjadi di hampir semua kota dan kabupaten.

”Korupsi dalam bentuk kolusi untuk mengegolkan anggaran yang harus dengan persetujuan DPRD dapat diyakini terjadi di mana-mana. Hanya kebetulan saja di Kota Semarang ada yang melapor ke KPK sehingga KPK bisa mendapat temuan yang sangat akurat sampai bisa menangkap basah pelaku,” katanya.

Hal seperti itu, menurut Zia Ul Haq, tidak bisa dibiarkan sebagai perkara hukum saja, tetapi harus dimanfaatkan sebagai kajian untuk mengevaluasi pola penyusunan anggaran daerah. Harus dibuat sistem baru penyusunan anggaran. (ray/ody/who)

  1. noveriya
    December 7, 2011 at 2:45 am

    prihattin ya rasanya, sebagai mantan PNS lampung, saya msh berharap ke depan lampung jadi lebih baik.. menurut pengalaman saya di daerah, rasanya hasil tersebut benar sekali. semoga jadi lecutan hingga tahun depan mendapat prestasi yang lebih baik. saat ini saya bertugas di instansi yang masuk 3 besar terbaik. dan amat saya rasakan perbedaannya, dr 3 terburuk ke 3 terbaik.. ini berdasarkan pengalaman saja lho.. bravo lampung, kampung halamanku :p

  2. December 7, 2011 at 3:27 am

    #Nover. o sekarang sudah tidak tugas di Lampung lagi ya.. tugas dimana sekarang? cuma bisa berdua untuk perubahan lampung yang lebih baik.

  3. noveriya
    December 7, 2011 at 6:30 am

    di kementerian perindustrian skrg, trt suami🙂

  4. December 11, 2011 at 6:54 am

    Tentunya ini bukanlah prestasi yang membanggakan bagi kedua Kota tersebut, Aduh… kok dua kota? Depok itu Kota. Sedangkan Lampung itu provinsi. Jadi, jawara korupsi tingkat kota/kabupaten adalah Kota Depok. Sedangkan nomor wahid tingkat provinsi: Lampung! Selamat untuk keduanya.

  5. December 12, 2011 at 5:00 am

    Udo. ya selamat berbenah benah untuk perbaikan tentunya.

  6. Snysc
    December 13, 2011 at 10:54 am

    Lampung memang paling top… udah jajaran SDMnya menganut ajaran nepotism sampai masalah mencari kekayaan pribadi pake uang negara… bravo lampung

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: